Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
DOI:
https://doi.org/10.46924/jihk.v2i1.130Kata Kunci:
Asas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemerintahan Yang Baik, Undang-undang No 32 Tahun 2004Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan tata pemerintahan khususnya di Kabupaten Yahukimo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam rangka penerapan tata kepemerintahan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan untuk mencari dan memperoleh data secara langsung di lapangan sesuai permasalahan yang diteliti. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kepemerintahan khususnya pada pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Yahukimo secara umum berpedoman pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kendala dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik khususnya pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Yahukimo tidak sepenuhnya memenuhi harapan tata pemerintahan yang baik, masalah ini disebabkan: (1) Peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah baik tidak mengatur secara jelas; (2) Belum dibentuknya lembaga yang secara khusus menangani pengembangan kebijakan, pembinaan dan pengendalian pengadaan barang dan jasa pada pemerintah pada Kabupaten Yahukimo; (3) Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia; (4) Sarana dan prasarana informasi dan teknologi pada Pemerintah Kabupaten Yahukimo belum dapat menunjang untuk pengadaan barang dan jasa.
Referensi
Jurnal
Adi, Cosmas Sakti Wijaya. “Analisis Penerapan E-Procurement Menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik: Studi Kasus Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Papua Barat.” Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, Dan Kebijakan Publik 2, no. 2 (2017): 1–16. https://doi.org/10.33105/itrev.v2i2.16.
Andrea, Danetta Leoni. “Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren 1, no. 2 (2020): 157–65. https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.128.
Butt, Simon. “Anti-Corruption Reform in Indonesia: An Obituary?” Bulletin of Indonesian Economic Studies 47, no. 3 (2011): 381–394. https://doi.org/10.1080/00074918.2011.619051.
Endah, Kiki. “Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia.” Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 2, no. 2 (2016): 797–804. https://doi.org/10.25147/moderat.v2i2.2697.
Faisal, Nur Ilmi, Jenny Morasa, and Lidia M Mawikere. “Analisis Sistem Pengadaan Barang Dan Jasa (Penunjung Langsung) Pada Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Manado.” Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12, no. 2 (2017): 1122–32. https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18613.2017.
Fajrurrahman, Febby. “Penerapan Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagai Sengketa Tata Usaha Negara.” Jurnal Hukum Peratun 2, no. 2 (2019): 191–212. https://doi.org/10.25216/peratun.222019.191-212.
Nurcahyo, R, A. D Wibowo, and R. F. E Putra. “Key Performance Indicators Development for Government Agency.” International Journal of Technology 6, no. 5 (2015): 856–63. https://doi.org/10.14716/ijtech.v6i5.1840.
Pimentel, David. “Rule of Law Reform Without Cultural Imperialism? Reinforcing Customary Justice Through Collateral Review.” Hague Journal on the Rule of Law 2, no. 1 (2010): 1–28. https://doi.org/10.1017/S1876404510100013.
Sukmana, Oman. “Konsep Dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State).” Sospol : Jurnal Sosial Politik 2, no. 1 (2017): 103–22. https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759.
Sunarto, Sunarto. “Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Masalah-Masalah Hukum 45, no. 2 (2016): 157–63. https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.157-163.
Widodo, Joko. Good Governance (Telaah Dan Dimensi Akuntabilitas Dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah). Surabaya: Insan Cendekia, 2001.
Buku
Anthon, Raharusun. Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1st ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
Dwipayana, A.A.GN Ari. “Menata Desentralisasi Indonesia.” Yogyakarta: Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, 2011.
Simarmata, Henry T. Negara Kesejahteraan Dan Globalisasi: Pengembangan Kebijkan Dan Perbandingan Pengalaman. Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2008.
Sjafrizal. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
Wawancara
Bahabol, Saliok. “Wawancara Dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Yahukimo.” 2019.
Manuwarun, Cris. “Wawancara Dengan Sekretaris Kabupaten Yahukimo.” 2019.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright on any article is retained by the author(s).
- The author grants the journal, the right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work’s authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
- The article and any associated published material is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License
Sinta ID: 
