Spesialisasi Penyidik Polri Polda Papua dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penulis

DOI:

https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.118

Kata Kunci:

Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan Korupsi, Profesionalisme Polri

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi spesialisasi Polri dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan untuk mencari dan memperoleh data secara langsung di lapangan sesuai permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Polda Papua dan Sub Dit Korupsi Polda Papua dengan mengadakan wawancara dengan Karo SDM dan Ka Sub Dit Tindak Pidana Korupsi Polda Papua Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kurang berperannya penyidik Polri khususnya Polda Papua dalam menegakan hukum tindak pidana korupsi karena adanya beberapa penyebab antara lain faktor yuridis, psikologis, teknis, keterampilan, dan sarana dan prasarana.

Referensi

Jurnal

Hafisdan, Raden Imam Al, and Moris Adidi Yogia. “Abuse of Power:Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia.” Publika 3, no. 1 (2017): 80–88. https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP/article/view/3494.

Hutahaean, Armunanto, and Erlyn Indarti. “Lembaga Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia.” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 1 (2019): 27–41. https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.453.

Joniarta, I Wayan. “Banalitas Korupsi Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 2, no. 1 (2018): 149–56. https://doi.org/10.38043/jids.v2i1.358.

Junia, Belle Risca, Budiharto, and Siti Mahmudah. “Akuisisi Sebagai Pelaksanaan Kebijakan Single Presence Policy Pada Bank PT. Tbk Lintas Negara Antara Malayan Banking Berhad (Maybank) Dengan Bank Internasional Indonesia (BII).” Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017): 1–11. http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/.

Liber Sonata, Depri. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1 (2014): 15–35. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283.

Muttalib, Abdul. “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyidkan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.” Al-Hikam 4, no. 1 (2017): 45–64. https://doi.org/10.56087/hikam.v4i1.33.

Rosita, Dian. “Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara Di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia.” Ius Constituendum 3, no. 1 (2018): 27–47. https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/862.

Rusyadi, I. “Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana.” Jurnal Hukum Prioris 5, no. 2 (2016): 128–34. https://doi.org/10.25105/prio.v5i2.558.

Suwirta, Andi. “Pers Dan Kritik Sosial Pada Masa Orde Baru: Studi Kasus Pers Mingguan Mahasiswa Indonesia Di Bandung, 1966-1974.” Mimbar Pendidikan 3, no. 2 (2018): 113–36. http://ejournal.upi.edu/index.php/mimbardik.

Syariefuddin, Iqbal. “Pembentukan Detasemen Khusus Anti Korupsi Dan Kaitannya Dengan Potensi Dualisme Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.” Lex Scientia Law Review 2, no. 1 (2018): 105–18. https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i1.23647.

Wahyuni, Nina, and Maesaroh. “Analisis Inovasi Pelayanan Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Studi Kasus Smile Police).” Journal of Public Policy and Management Review 7, no. 2 (2018): 212–32. https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i2.19944.

Widayati, Dewi Kuncoro, and Rehnalemken Ginting. “Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Recidive 3, no. 2 (2014): 199–208. https://doi.org/10.20961/recidive.v3i2.40522.

Yoga, I Nyoman Darma, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, and A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi. “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Menangani Obstruction of Justice Dalam Perkara Korupsi.” Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2016): 1–14. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/41678.

Zuber, Konar. “Peranan Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum.” Solusi 15, no. 3 (2017): 382–93. https://doi.org/10.36546/solusi.v15i3.83.

Buku

Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,

Wawancara

Siagian, Jefri. “Wawancara Dengan Ka. Sub Dit Tindak Pidana Korupsi Polda Papua 6 Oktober 2014.” 2014.

Internet

Responsi Bank Indonesia. “Panduan Sederhana Memahami Kasus BLBI,” 2018. https://responsibank.id/berita/2018/panduan-sederhana-memahami-kasus-blbi/.

Unduhan

Diterbitkan

2019-07-30

Terbitan

Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren

Bagian

Artikel Penelitian

Lisensi

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Copyright on any article is retained by the author(s).
  2. The author grants the journal, the right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work’s authorship and initial publication in this journal.
  3. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
  4. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
  5. The article and any associated published material is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Cara Mengutip

Spesialisasi Penyidik Polri Polda Papua dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . (2019). Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, 1(1), 14-27. https://doi.org/10.46924/jihk.v1i1.118

Artikel paling banyak dibaca berdasarkan penulis yang sama