The Role of the Drug and Food Control Agency (BPOM) in Addressing the Distribution of Illegal Cosmetics
DOI:
https://doi.org/10.46924/jihk.v6i1.203Keywords:
Food, Drug, Illegal Cosmetics, Consumer Protection, BPOMAbstract
The beauty industry, while fostering cosmetic advancements, also creates opportunities for unauthorized individuals to market products. This study assesses consumer protection and The Drug and Food Control Agency (BPOM)’s oversight of illicit cosmetics sales. Employing a normative juridical approach with secondary data analysis and a statute and case methodology, the research examines existing legal frameworks. The analysis reveals that Indonesian law, notably Article 142 of the health Law and related statutes, provides legal safeguards for consumers. Violations, such as sales without proper distribution permits, incur civil, administrative, and criminal penalties. BPOM bears the responsibility of monitoring cosmetics distribution but is frequently criticized for negligence. To mitigate this, BPOM should intensify routine and proactive inspections to curb illegal product circulation and uphold community safety standards.
Downloads
Download data is not yet available.
References
Ahmad, Desiana, dan Mutia Cherawaty Thalib. “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar.” Jurnal Legalitas 12, no. 2 (2019): 104–13. https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jelta.v12i2.5797.
Anthon, Raharusun. Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1 ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
Aprilianto, Randy. “Product Experience, Outcome Focus, Moments of Truth, Peace of Mind Pengaruhnya Terhadap Customer Satisfaction dan Customer Loyalty Skin Care Erhaclinic Surabaya.” Widya Mandala Catholic University Surabaya, 2016.
Cahyono, Imam, Marsitiningsih Marsitiningsih, dan Selamat Widodo. “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya dalam Perlindungan Konsumen.” Kosmik Hukum 19, no. 2 (17 Agustus 2020): 110–17. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.8216.
Dai, Fatma Riska Fitrianingsih, Ramdhan Kasim, dan Nurmin K Martam. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal.” SemanTECH (Seminar Nasional Teknologi, Sains dan Humaniora) 1, no. 1 (2019): 316–31.
Diantara, I Komang Triana, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Sukaryati Karma. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengedarkan Kosmetika Tanpa Izin Edar (Study Kasus Pengadilan Negeri Gianyar Nomor Pekara 132/Pid.Sus/2018 PN Gin).” Jurnal Analogi Hukum 2, no. 2 (2020): 264–69. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.2.2.2020.264-269.
Diantha, I Made Pasek, Ni Ketut Supasti Dharmawan, dan I Gede Artha. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi. Denpasar: Swastu Nulus, 2018.
Dio, Suhenda. “Ganjar’s popularity presents dilemma for PDI-P’s presidential nomination.” The Jakarta Post. November 2017.
Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil. “Perkembangan Industri Kosmetik Nasional.” Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2022. http://ikft.kemenperin.go.id/perkembangan-industri-kosmetik-nasional/.
Gabriella, Theresia, dan Handar Bakhtiar. “Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal.” Jurnal Panorama Hukum 8, no. 1 (15 Juli 2023): 17–23. https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8521.
Kartika, I Made Surya, dan AA Sagung Wiratni Darmadi. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan Dalam Memberikan Informasi Yang Lengkap dan Benar.” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2016): 1–5.
Kayame, Hengky. “Penerapan Hak Menguasai Oleh Negara Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang Di Kabupaten Paniai.” Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, 2017.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. 19 ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
Matheus, Juan, dan Ariawan Gunadi. “Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU.” JUSTISI 10, no. 1 (2024): 20–35.
Najaruddin, Toatubun, Lobubun Muslim, dan Anwar Iryana. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Diedit oleh Jurdi Fajlurrahman. 1 ed. Yogyakarta: Litera, 2020.
Natah, Luh Cahya Bungan, dan Marwanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya.” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2020): 207–21.
Ni’matul, Huda. “Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 3, no. 27 (2020): 437–57. https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art1.
Parlementaria. “Pembangunan Kawasan Wisata Komodo.” Jakarta, November 2020.
Paul R, Viotti, dan V. Kauppi Mark. International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism. Massachusetts: Allyn and Bacon, 1993.
Peraturan Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415. (2004).
Pesulima, Theresia Louize, Jenny Kristiana Matuankotta, dan Sarah Selfina Kuahaty. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemik Covid-19 Di Kota Ambon.” SASI 27, no. 2 (5 Juni 2021): 160–71. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.453.
Putri, Ela Oktavia, dan Yunita Reykasari. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya yang Merugikan Konsumen (Studi Analisis Produk Kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening).” Indonesian Journal of Law and Justice 1, no. 2 (15 Desember 2023): 1–19. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2012.
Ramailis, Neri Widya, dan Deki Putra Wandi. “Peran BPOM Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi Perdagangan Kosmetik Illegal.” SISI LAIN REALITA 3, no. 2 (28 Agustus 2019): 20–39. https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2018.vol3(2).3708.
Scott, Burchill, A. Linklater, R. Devetak, M. Paterson, J. Donnelly, C. Reus-Smit, dan J. True. Theories of international relations. 3 ed. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
Sena, Anak Agung Ngurah Naga, dan Dewa Gde Rudy. “Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Pemutih Badan Dengan Izin Edar BPOM Palsu.” Jurnal Thengkyang 8, no. 1 (2023): 1–11.
Syafitri, Isdiana, dan Atika Sandra Dewi. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal.” Juripol 5, no. 2 (19 Agustus 2022): 124–33. https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11697.
Wakkary, Asri. “Tindak Pidana Pemalsuan Obat Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” Lex Privatum 4, no. 5 (2016): 21–27.
Wiguna, I Made Satya, dan Pande Yogantara. “PEMALSUAN TERHADAP NOMOR IZIN EDAR PRODUK KOSMETIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA.” Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum 10, no. 6 (2022): 525–34.
Anthon, Raharusun. Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1 ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
Aprilianto, Randy. “Product Experience, Outcome Focus, Moments of Truth, Peace of Mind Pengaruhnya Terhadap Customer Satisfaction dan Customer Loyalty Skin Care Erhaclinic Surabaya.” Widya Mandala Catholic University Surabaya, 2016.
Cahyono, Imam, Marsitiningsih Marsitiningsih, dan Selamat Widodo. “Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya dalam Perlindungan Konsumen.” Kosmik Hukum 19, no. 2 (17 Agustus 2020): 110–17. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.8216.
Dai, Fatma Riska Fitrianingsih, Ramdhan Kasim, dan Nurmin K Martam. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal.” SemanTECH (Seminar Nasional Teknologi, Sains dan Humaniora) 1, no. 1 (2019): 316–31.
Diantara, I Komang Triana, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Sukaryati Karma. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengedarkan Kosmetika Tanpa Izin Edar (Study Kasus Pengadilan Negeri Gianyar Nomor Pekara 132/Pid.Sus/2018 PN Gin).” Jurnal Analogi Hukum 2, no. 2 (2020): 264–69. https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.2.2.2020.264-269.
Diantha, I Made Pasek, Ni Ketut Supasti Dharmawan, dan I Gede Artha. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi. Denpasar: Swastu Nulus, 2018.
Dio, Suhenda. “Ganjar’s popularity presents dilemma for PDI-P’s presidential nomination.” The Jakarta Post. November 2017.
Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil. “Perkembangan Industri Kosmetik Nasional.” Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2022. http://ikft.kemenperin.go.id/perkembangan-industri-kosmetik-nasional/.
Gabriella, Theresia, dan Handar Bakhtiar. “Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal.” Jurnal Panorama Hukum 8, no. 1 (15 Juli 2023): 17–23. https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8521.
Kartika, I Made Surya, dan AA Sagung Wiratni Darmadi. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan Dalam Memberikan Informasi Yang Lengkap dan Benar.” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2016): 1–5.
Kayame, Hengky. “Penerapan Hak Menguasai Oleh Negara Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang Di Kabupaten Paniai.” Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, 2017.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. 19 ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
Matheus, Juan, dan Ariawan Gunadi. “Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU.” JUSTISI 10, no. 1 (2024): 20–35.
Najaruddin, Toatubun, Lobubun Muslim, dan Anwar Iryana. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Diedit oleh Jurdi Fajlurrahman. 1 ed. Yogyakarta: Litera, 2020.
Natah, Luh Cahya Bungan, dan Marwanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya.” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8, no. 2 (2020): 207–21.
Ni’matul, Huda. “Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 3, no. 27 (2020): 437–57. https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art1.
Parlementaria. “Pembangunan Kawasan Wisata Komodo.” Jakarta, November 2020.
Paul R, Viotti, dan V. Kauppi Mark. International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism. Massachusetts: Allyn and Bacon, 1993.
Peraturan Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415. (2004).
Pesulima, Theresia Louize, Jenny Kristiana Matuankotta, dan Sarah Selfina Kuahaty. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kesehatan Ilegal di Era Pandemik Covid-19 Di Kota Ambon.” SASI 27, no. 2 (5 Juni 2021): 160–71. https://doi.org/10.47268/sasi.v27i2.453.
Putri, Ela Oktavia, dan Yunita Reykasari. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya yang Merugikan Konsumen (Studi Analisis Produk Kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening).” Indonesian Journal of Law and Justice 1, no. 2 (15 Desember 2023): 1–19. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2012.
Ramailis, Neri Widya, dan Deki Putra Wandi. “Peran BPOM Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi Perdagangan Kosmetik Illegal.” SISI LAIN REALITA 3, no. 2 (28 Agustus 2019): 20–39. https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2018.vol3(2).3708.
Scott, Burchill, A. Linklater, R. Devetak, M. Paterson, J. Donnelly, C. Reus-Smit, dan J. True. Theories of international relations. 3 ed. New York: Palgrave Macmillan, 2005.
Sena, Anak Agung Ngurah Naga, dan Dewa Gde Rudy. “Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Pemutih Badan Dengan Izin Edar BPOM Palsu.” Jurnal Thengkyang 8, no. 1 (2023): 1–11.
Syafitri, Isdiana, dan Atika Sandra Dewi. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal.” Juripol 5, no. 2 (19 Agustus 2022): 124–33. https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11697.
Wakkary, Asri. “Tindak Pidana Pemalsuan Obat Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.” Lex Privatum 4, no. 5 (2016): 21–27.
Wiguna, I Made Satya, dan Pande Yogantara. “PEMALSUAN TERHADAP NOMOR IZIN EDAR PRODUK KOSMETIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA.” Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum 10, no. 6 (2022): 525–34.
Downloads
Published
2024-06-25
How to Cite
Christi, N. ., & Soemartono , G. P. . (2024). The Role of the Drug and Food Control Agency (BPOM) in Addressing the Distribution of Illegal Cosmetics . Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, 6(1), 9–24. https://doi.org/10.46924/jihk.v6i1.203
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Copyright on any article is retained by the author(s).
- The author grants the journal, the right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work’s authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal’s published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
- The article and any associated published material is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License
