Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
About The Journal Journal Title: Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum E-ISSN: 2987-1980 DOI Prefix: 10.46924 Editor in Chief: Yanuriansyah Ar-Rasyid Publisher: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Frequency: 2 issues per year Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum merupakan peer reviewed journal yang menerbitkan artikel-artikeel hasil pengabdian kepada masyarakat, utamanya pengabdian dalam bidang hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIH Biak-Papua, Indonesia, dan diterbitkan dua kali dalam setahun. Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum adalah jurnal ilmiah yang fokus pada upaya penyebaran hasil pengabdian masyarakat serta menjadi platform untuk diskusi metode dan teknik terkini dalam penguatan masyarakat melalui pendekatan hukum. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia diterbitkan dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, dalam format online. The Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum menitikberatkan pada semua isu hukum yang berkaitan dengan pengabdian dan penguatan kepada masyarakat. Topik yang dibahas meliputi, namun tidak terbatas pada, Hukum dan Penguatan Masyarakat, Hukum dan Masyarakat, Layanan Hukum, dan Bantuan Hukum. The Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum is a peer-reviewed publication that features articles on community service, particularly in the field of law. The journal is published twice a year by the Research and Community Service Unit of STIH Biak-Papua, Indonesia. It is a scientific journal that focuses on disseminating the results of community service and serves as a platform for discussing the latest methods and techniques for strengthening communities through legal approaches. The Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum is published in both Indonesian and English, and online formats. The scope of The Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum focuses on all legal issues related to community service and empowerment. The topics covered include, but are not limited to, Law and Community Empowerment, Law and Society, Legal Services, and Legal Aid.
Peningkatan Literasi Hukum Lingkungan bagi HIMA PPKN FIS-H UNM Terhadap Bencana Banjir dan Longsor di Sumatera 2025
This community service activity aimed to enhance environmental law literacy among members of HIMA PPKN FIS-H UNM in understanding the phenomena of floods and landslides that occurred in Sumatra in 2025 from the perspective of environmental law. The activity was carried out through a participatory discussion method, actively involving participants in question-and-answer sessions and the exchange of ideas related to the issues discussed. The results of the activity indicate a shift in participants’ perspectives in understanding disasters, which were previously perceived merely as natural events, toward a more comprehensive and critical understanding. Participants came to realize that floods and landslides in Sumatra are not only influenced by natural factors, such as tropical cyclone activity, but are also closely related to structural factors, particularly the legal framework that grants greater licensing authority to the central government than to local governments, as well as human behavior that tends to be exploitative and poorly controlled in the utilization of natural resources, whether by individuals, groups, or corporations. This understanding contributed to an increased awareness among participants of the relationship between legal policies, development practices, and large-scale deforestation, thereby demonstrating that the community service activity had a positive and significant impact in strengthening environmental law literacy among students.
Sumatra Floods; Deforestation; Environmental Law; Licensing Policy
Copyright (c) 2026 Andi Supratman, Randiawan, Zulaikha Tri Astuti, Winda Nurul Annisa, Riskawati https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peningkatan Pemahaman Hukum Aparat Kampung terhadap Pengelolaan Dana Desa yang Akuntabel
Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum aparat kampung terhadap pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan. Kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Biak Numfor dengan melibatkan aparat kampung, perangkat distrik, dan tokoh masyarakat. Metode yang digunakan adalah sosialisasi hukum dengan pendekatan partisipatif, melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan terhadap pengetahuan peserta mengenai mekanisme hukum pengelolaan dana desa, pelaporan keuangan, dan pertanggungjawaban publik. Selain itu, peserta menyepakati pembentukan Kelompok Sadar Hukum Desa sebagai wadah konsultasi dan pengawasan hukum berkelanjutan. Kegiatan ini terbukti efektif dalam memperkuat literasi hukum dan mendorong penerapan prinsip good governance di tingkat kampung.
Dana Desa, Akuntabilitas, Sosialisasi Hukum, Pemerintahan Kampung,
Copyright (c) 2025 Anthonius Diance, Yohanis Anthon Raharusun, Rosa Mual https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perkembangan Hukum Adat Dan Hukum Positif Bagi Masyarakat Di Wilayah Hukum Pemerintahan Distrik Yendidori
Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, terhadap perkembangan hukum adat dan hukum positif serta pentingnya harmonisasi keduanya dalam praktik pemerintahan lokal. Metode yang digunakan adalah sosialisasi hukum dengan pendekatan partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi, dan tanya jawab bersama tokoh adat serta aparat pemerintahan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat tentang kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UUPA, dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Selain itu, masyarakat dan pemerintah distrik menyepakati pembentukan Forum Komunikasi Hukum Adat dan Pemerintahan Distrik sebagai wadah harmonisasi hukum adat dan hukum positif. Kegiatan ini memperkuat kesadaran hukum dan mendorong kolaborasi antara nilai-nilai adat dan hukum nasional yang berkeadilan dan berbudaya.
Penyuluhan hukum; Hak Atas Tanah; Legalitas.
Copyright (c) 2025 Muslim Lobubun , Yanuriansyah Ar Rasyid , Nisrawanty Lembang, Leni Sipra Helen Rahakbauw https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peran Mahasiswa Hukum Dalam Pencegahan Narkotika di Desa Cibuntu
Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu ancaman serius terhadap ketahanan sosial masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki tingkat literasi hukum yang rendah. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat Desa Cibuntu melalui pendekatan edukasi hukum partisipatif. Mahasiswa hukum berperan sebagai agen perubahan yang menjembatani kesenjangan antara norma hukum positif dan pemahaman masyarakat. Metode kegiatan dilakukan melalui seminar, diskusi interaktif, dan sosialisasi hukum yang berfokus pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan dalam pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkotika, kesadaran hukum, serta terbentuknya mekanisme komunikasi antara masyarakat, aparat desa, dan mahasiswa hukum. Pendekatan ini menjadi model penguatan peran mahasiswa hukum dalam pencegahan narkotika di tingkat lokal.
edukasi hukum, pencegahan narkotika, mahasiswa hukum, kesadaran hukum
Copyright (c) 2025 Anastasia Ropiah Maheswari, Shinta Mutiara Rezeky, Devy Karisma Basamutna Romadona, Andhini Sri Maharani, Naftaly Hana Nabilah, Muhammad Farhan Wijaya https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peran Mahasiswa dalam Meningkatkan Pemahaman Hak Hukum atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Kampung Yendidori, Kabupaten Biak Numfor
Pengabdian hukum ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat adat Kampung Yendidori, Biak Numfor, tentang hak hukum atas tanah ulayat serta mencegah konflik agraria akibat intervensi pihak luar. Metode yang digunakan ialah sosialisasi hukum partisipatif melalui ceramah, diskusi, dan konsultasi hukum bersama tokoh adat dan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak ulayat sebagai hak komunal yang dilindungi UUPA, UUD 1945, dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Masyarakat mulai memahami pentingnya musyawarah adat, pendataan wilayah ulayat, dan pembentukan aturan kampung adat untuk melindungi tanah mereka. Sosialisasi ini efektif memperkuat kesadaran dan kemandirian hukum masyarakat adat dalam mencegah konflik agraria.
masyarakat adat, tanah ulayat, sosialisasi hukum, konflik agraria.
Copyright (c) 2025 Abdul Karim , Bruri Marwano Wutwensa, Rosa Mual https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pendampingan Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Pencemaran Air Sumur Akibat Limbah Sawit di Desa Rowo Pringsewu Lampung
Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengadvokasi hak-hak masyarakat Desa Rowo Rejo yang dilindungi oleh UU PPLH yaitu hak atas air bersih dan sehat. Hal ini dikarenakan adanya usaha masyarakat yang memanfaatkan limbah sawit untuk budi daya jamur, akan tetapi menimbulkan dampak yang sangat fatal yaitu pencemaran terhadap air sumur warga yang ada di desa tersebut. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi hukum, diskusi interaktif, dan pendampingan terhadap warga. Hasil pengabdian ini menunjukan bahwa meskipun kerangka hukum di Indonesia sudah memadai, implementasinya masih menghadapi kendala. Terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan, yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari otoritas terkait, kesulitan dalam proses pembuktian ilmiah, dan kurangnya akses masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang efektif. Akibatnya, korban pencemaran sulit mendapatkan keadilan dan kompensasi yang layak.
Pendampingan Hukum, Pencemaran Lingkungan, Limbah Sawit.
Copyright (c) 2025 dauri MH, Misgi Puji Astuti, Eka Pratiwi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pemberdayaan UMKM melalui Teknologi Digital dan Kepatuhan Hukum di Kampung Moibaken, Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor
Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, khususnya petani dan peternak di Kampung Moibaken, Biak Barat, melalui pemanfaatan teknologi digital serta pemahaman terhadap aspek hukum usaha. Metode yang digunakan adalah pelatihan langsung dan penyuluhan hukum terpadu yang melibatkan tim multidisiplin. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta terkait penggunaan media digital sebagai sarana pemasaran, serta pentingnya kepatuhan terhadap regulasi hukum, seperti perizinan usaha dan perlindungan konsumen.
Teknologi Digital, Kepatuhan Hukum, Pengabdian Masyarakat
Copyright (c) 2025 Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Penyuluhan Hukum Pentingnya Legalitas Hak Atas Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah di Desa Wonua
Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya legalitas hak atas tanah di Desa Wonua, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Melalui ceramah dan diskusi, kegiatan tersebut menemukan pemahaman masyarakat tetap rendah karena persepsi biaya tinggi, prosedur yang kompleks, dan kurangnya kesadaran dalam pendaftaran tanah. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat dan kesadaran hukum, berkontribusi pada kepastian hukum yang lebih besar dan perlindungan kepemilikan tanah, dengan harapan kolaborasi berkelanjutan untuk memperkuat sistem perlindungan hukum.
Copyright (c) 2025 Rahman Hasima, Herman, Heryanti, Jufri Dewa, Asri Sarif, Endah Widyastuti, Ramadan Kiro https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat Pesisir: Pendampingan Literasi Digital berbasis Hukum sebagai Implementasi Pasal 31 UUD 1945 di Biak Timur
Pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan literasi digital berbasis hukum bagi masyarakat pesisir di Biak Timur sebagai implementasi Pasal 31 UUD 1945. Kegiatan dilaksanakan melalui metode workshop, penyuluhan hukum, dan pendampingan penggunaan teknologi digital. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat terhadap etika digital, akses informasi hukum, serta kesadaran akan hak dan kewajiban hukum di ruang digital.
Literasi Digital, Hukum, Masyarakat Pesisir.
Upaya Pencegahan dan Dampak Pernikahan Dini di Kepulauan Nusi
pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman faktor penyebab, dampak, dan pernikahan dini di Pulau Nusi, Kepulauan Aimando-Padaido, Kabupaten Biak-Numfor. Menggunakan metode ceramah dan sosialisasi peserta yang menjadi pengabdian ini adalah pasangan yang menikah dini yakni dibawah usia sembilan belas tahun. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab pernikahan dini adalah kemauan sendiri, kehamilan di luar nikah, kebiasaan, dan dorongan orang tua. Dampak yang ditimbulkan melalui pernikahan dini antara lain psikologis, kesehatan, dan social.
pencegahan, perkawinan dini, dampak psikologis
Copyright (c) 2024 Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum
Peningkatan Pemahaman Tentang Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Bagi Pemuda Karang Taruna Di Desa Lubuk Batang Lama Kabupaten Oku
Pendidikan merupakan hak fundamental dan kewajiban warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi. Meskipun demikian, di Desa Lubuk Batang Lama, partisipasi pendidikan tingkat menengah masih rendah akibat berbagai kendala dan kurangnya pemahaman akan hak pendidikan. Untuk mengatasi hal ini, kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran warga, terutama pemuda Karang Taruna, mengenai hak mereka untuk mendapatkan pendidikan.
pendidikan, pemahaman pendidikan, hak warga negara
Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan Dini di Kalangan Masyarakat Adat Pulau Nusi
Praktek pernikahan dini masih lazim di kalangan masyarakat adat di Pulau Nusi, Kecamatan Padaido, Kabupaten Biak Numfor. Meskipun ada peraturan yang mengatur batas usia untuk menikah, hal ini tidak sejalan dengan praktik yang ada di masyarakat. Dalam hasil pengamatan, pernikahan dini oleh anak di bawah umur merupakan solusi untuk mengurangi praktik pergaulan bebas. Dalam hal ini, dampak perkawinan di bawah umur sebenarnya merupakan awal yang baru di mana hak dan kewajiban anak tidak dapat dipenuhi dan tingkat pendidikan menurun. Selain kurangnya kesadaran masyarakat terkait dampak yang akan terjadi di masa depan, minimnya peran pemangku kepentingan dalam proses sosialisasi terkait dampak pernikahan dini. Dalam hal penerapan perlindungan hukum, akan kurang optimal sebagai akibat dari perkawinan yang tidak didaftarkan secara hukum di mata hukum.
Perlindungan Hukum, Perkawinan Dini, Masyarakat Adat
Pendampingan Hukum bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Memperoleh Keadilan
Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari kekerasan. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi hukum, diskusi interaktif, dan pendampingan bagi korban. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum, budaya patriarki, serta kurangnya respons aparat penegak hukum menjadi hambatan utama dalam perlindungan perempuan dan anak. Pengabdian ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak hukum serta pentingnya pelaporan kasus kekerasan. Diharapkan kolaborasi lebih lanjut dapat memperkuat sistem perlindungan hukum yang lebih efektif dan berpihak pada korban.
Pendampingan hukum, kekerasan, kesadaran hukum.
Tinjauan Filsafat Hukum Terhadap Aturan Pemberian Alat Kontrasepsi Bagi Siswa Usia Sekolah dan Remaja
Pengabdian ini bertujuan untuk mengkaji substansi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, khususnya ketentuan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan pelajar, ditinjau dari perspektif filsafat hukum Pancasila. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris, dengan tahapan kajian terhadap norma hukum yang berlaku serta analisis implementasinya di masyarakat. Data diperoleh melalui informan sebanyak 278 responden dari SMAN 1 Bantarujeg, serta literatur hukum dan dokumen resmi sebagai data sekunder. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa ketentuan dalam PP tersebut tidak selaras dengan nilai-nilai filsafat hukum Pancasila dan tidak efektif sebagai solusi peningkatan kesehatan reproduksi remaja. Oleh karena itu, diperlukan langkah edukasi yang terintegrasi dengan nilai agama dan norma kesusilaan yang memiliki payung hukum yang jelas.
Filsafat Hukum, Alat Kontrasepsi, Kesehatan Reproduksi
Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Desa
Transparent and accountable management of Village Funds is an important aspect in supporting sustainable village development and improving community welfare. This community service aims to provide understanding to village officials, and the community in managing village funds. This service uses a participatory approach method through seminars, interactive discussions, and legal counseling. The results of this service show that there is an increase in participants' understanding of the importance of good Village Fund management in accordance with applicable regulations, such as Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption. In addition, this activity also succeeded in building participants' awareness of the strategic role of the community in supervising the management of Village Funds to prevent corrupt practices.
Prevention, KBGO, Legal Awareness, Generation Z
Village Funds, Corruption Crimes, Accountability, Community Supervision.
Sosialisasi Pemahaman Dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Upaya Membentuk Kesadaran Hukum Pada Generasi Z
Generasi Z merupakan kelompok yang paling rentan terhadap Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), dengan kasus yang terus meningkat setiap tahun. Sosialisasi ini dilaksanakan pada 15 November 2024 melalui Zoom, diikuti oleh 38 peserta. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang KBGO, mencakup jenis kekerasan, strategi pencegahan, dan aspek hukum yang relevan. Kegiatan ini terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan materi, diskusi interaktif, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta, dengan skor rata-rata naik dari 78,63 menjadi 93,84. Dengan demikian, program ini efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum Generasi Z terkait pencegahan KBGO.
Pencegahan, KBGO, Kesadaran Hukum, Generasi Z.
Pendidikan Hukum Di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0
Era revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 membawa tantangan dan peluang baru bagi dunia pendidikan, termasuk pendidikan hukum. Transformasi digital dan perkembangan teknologi memerlukan pendekatan adaptif dan inovatif untuk menghasilkan lulusan yang mampu menghadapi dinamika global. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman dan penyelesaian terkain era revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 yang sedang dihadapi oleh pelajar. Pengabdian ini menggunakan metode pengabdian Workshop atau Seminar Interaktif dan stimulasi (rolep play). Hasil pengabdian menunjukkan banyak pelajar yang belum mengetahui era revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. selain itu kecakapan dan keahlian kompetitif sangat diperlukan agar mahasiswa dapat bersaing di era revolusi yang sedang datang ini.
Mencegah Perbuatan Intoleransi Yang Mengakibatkan Perbuatan Bullying
Maraknya Tindakan intoleransi yang terjadi di dunia Pendidikan sangatlah memprihatinkan serta dapat memunculkan ketidakharmonisan. Selain itu terjadinya bullying salah satunya dilatarbelakangi Tindakan intoleran yang dilakukan oleh pelaku. Pengabdian ini dilakukan bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan intoleransi yang dapat menimbulkan perbuatan bullying di kalangan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua. Pengabdian ini menggunakan metode ceramah diselingi dengan memutar video bahaya Tindakan intoleransi serta dilakukan tanya jawab dari peserta. Hasil temuan yang diperoleh mahasiswa masih belum memahami ragam Tindakan intoleransi serta bullying yang kerap terjadi. Sehingga melalui edukasi ini diharapkan dapat mencegah Tindakan intoleransi dan bullying.
Penguatan Pemahaman Bagi Siswa SMA Negeri 1 Biak Terkait Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Anak Dibawah Umur
Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta penguatan kepada siswa sekolah menegah atas (SMA) Negeri 1 Biak Numfor terkait pelangaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan berupa ceramah secara terstruktur dan sistematis serta tanya jawab. Hasil dari pengabdian ini ditemukan factor yang mempengaruhi terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur diantaranya adalah factor keluarga, sekolah, lingkungan dan diri sendiri. Selain itu Upaya preventif yang telah dilakukan diantaranya adalah Penyuluhan tentang Peraturan Lalu Lintas dan Konsekuensi Hukum serta memberikan simulasi keselamatan berkendara dan memberikan edukasi
Penyuluhan Hukum Pencegahan Tiga Dosa Besar Pendidikan Kekerasan Seksual, Perundungan (Bullying) dan Intoleran
Dunia Pendidikan sekarang menjadi perhatian karena hampir disetiap lingkungan Pendidikan terjadi kasus kekerasan seksual, bullying dan intoleransi tujuan pengabdian ini adalah memberikan edukasi kepada siswa serta mahasiswa tentang bahaya serta pencegahan tiga dosa besar di lingkungan Pendidikan. Metode pengabdian yang digunakan adalah metode sosialisasn dan tanya jawab sehingga segenap pelajar dapat memahami pencegahan tiga dosa dalam dunia Pendidikan. Hasil pengabdian menemukan mahasiswa baru mengetahui Satgas yang wajib dibentuk oleh tiap kampus dalam penanganan tiga dosa tersebut. Selain itu melalui penyuluhan ini seluruh pelajar mulai memahami alur dan mekanisme pelaporan apabila terjadi tindakan kekerasan seksual, bullying dan intoleransi.
dosa besar; bullying; intoleransi; kekerasan seksual.
Literasi Rukti Jenazah: Membangun Kesadaran Kolektif Masyarakat Desa Wani 2 Kecamatan Tanantovea.
Death is an inevitable reality of life. In Islam, the process of taking care of a corpse (rukti corpse) is fardhu kifayah, a collective obligation that is terminated if it has been carried out by some of the congregation. This service examines the community's awareness and skills in carrying out corpse rukti. The partners for this service are the people of Wani 2 Village, Tanantovea District, Donggala Regency. Even though the majority are Muslims, the local community's knowledge and skills regarding this process are still very limited. This creates challenges in carrying out these fardhu kifayah obligations adequately, especially during emergency situations or consecutive deaths. The methodology used in this service includes material presentation, practical simulations, and evaluation. The results of the service showed that the training held had increased the participants' knowledge and skills in the process of washing, shrouding, praying, and burying bodies according to Islamic law. This study recommends the need for permanent institutions for training in corpse rukti as well as the active involvement of all members of society, not just religious teachers and sharia officials, to increase their understanding and ability to care for corpses, in line with humans' position as caliphs on earth that does not end with physical death.
Fardhu Kifayah; Rukti Corpse; Islamic Sharia Training; Community Awareness.
Penyuluhan Hukum Mengenai Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum di Biak Kota
Penelitian bertujuan restorative justice dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pengabdian dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dengan menggunakan pendekatan ceramah dan tanya jawab. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami peran mereka dalam menerapkan diskriminasi terhadap anak dalam konflik dengan hukum untuk kepentingan terbaik anak. Perlu lebih banyak upaya untuk memperkuat peran masyarakat dalam menerapkan diskriminasi terhadap anak dalam konflik dengan hukum untuk kepentingan terbaik anak.
Penyuluhan Hukum, Restorative Justice, Diversi, Anak
Copyright (c) 2023 Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pengembangan Klinik Hukum Masyarakat: Mendorong Akses Keadilan untuk Kelompok Rentan
Pengembangan klinik hukum masyarakat telah menjadi sebuah inisiatif penting dalam mendorong akses keadilan bagi kelompok rentan di masyarakat. Kelompok rentan, yang meliputi masyarakat miskin, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas, seringkali menghadapi hambatan besar dalam mendapatkan akses ke sistem hukum yang adil dan merata. Dalam konteks ini, klinik hukum masyarakat memainkan peran krusial dalam memberikan bantuan hukum yang terjangkau atau bahkan gratis kepada mereka yang membutuhkannya. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk mengembangkan klinik hukum yang dibutuhkan di tengah masyarakat. Metode pengabdian yang digunakan dalam hal ini adalah dengan metode ceramah dengan mengundang narasumber yang telah ditentukan. Pemateri diberikan waktu yang telah ditentukan untuk menyampaikan materi. hasil yang diperoleh adalah teradpat beberapa keuntungan dari pengembangan klinik hukum yang dijalankan oleh mahasiswa. Selain itu terdapat pelaksanaan kegiatan yang diuraikan serta dampak dari pengembangan klinik hukum.
Pencegahan dan Pemahaman Terhadap Potensi Bahaya Psikologis Pasangan Childfree
Pengabdian ini bertujuan untuk mencegah dan meningkatkan pemahaman terhadap potensi bahaya psikologis yang dihadapi oleh pasangan yang memilih untuk hidup tanpa anak (childfree). Melalui pendekatan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat, informasi tentang risiko psikologis yang terkait dengan kehidupan childfree disampaikan secara jelas dan efektif. Dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media, menjadi kunci dalam kesuksesan program ini. Langkah-langkah preventif, seperti penyediaan dukungan psikologis dan peningkatan kesadaran terhadap kesehatan mental, diusulkan untuk mengurangi risiko psikologis yang mungkin timbul. Diharapkan bahwa melalui upaya ini, masyarakat dapat menjadi lebih inklusif dan mendukung terhadap pasangan childfree, serta menciptakan lingkungan yang berdaya bagi individu untuk membuat pilihan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai mereka sambil memperhatikan kesejahteraan psikologis mereka.
Pencegahan, Psikologis, Pasangan Childfree
Copyright (c) 2024 Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Sosialisasi Meningkatkan Pembangunan Kesejahteraan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Warsa Biak Utara
Dalam tatanan pemerintahan Negara Republik Indonesia, daerah Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan daerah kecil. Desa atau kelurahan adalah tingkat pemerintahan terendah. Dalam hal ini, pemerintahan Desa Warsa Biak Utara Kabupaten Biak Numfor merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional, dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor langsung di bawahnya. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah melakukan banyak hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang baik dan kinerja yang optimal secara langsung dan transparan. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan dalam bidang pertanian dan pendidikan, khususnya di desa yang tepat sasaran, akan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, mitra desa hanya menyediakan agen independen untuk mengawasi pemerintahan dan pelayanan publik desa. Terlepas dari fakta bahwa BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) atau bamuskam (badan musyawarah kampung) sudah ada di desa. Melalui pengabdian masyarakat ini mahasiswa melakukan sosialisasi melalui metode ceramah.
Sosialisasi, Pembangunan, Kesejahteraan, Bumdes
Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Sengketa Dalam Proses Pemilihan Umum Di Kabupaten Biak Numfor
Daftar pemilih tetap yang tidak akurat, adalah salah satu sebab dari ketidaksetaraan dalam hak pilih warga, hal tersebut merupakan salah satu masalah utama dalam pemilu. Logistik yang tidak akurat, baik secara jenis maupun jumlah, dapat mengganggu proses pemilu dan mengganggu proses demokrasi. Proses pemungutan suara dan penghitungan hasil dapat terganggu jika distribusi logistik yang terlambat dan salah sasaran dilakukan. Akurasi sistem informasi, kecukupan anggaran, proses pencairan anggaran, dan ketidakmampuan badan ad hoc untuk mengawasi proses pemilu adalah masalah teknis lainnya. Selain masalah teknis, ada masalah non-teknis seperti partisipasi pemilih yang rendah, politik uang, intimidasi, kekerasan, kriminalisasi penyelenggara pemilu, dan rendahnya kepercayaan publik. Semua masalah ini memerlukan perhatian khusus untuk memastikan pemilu berlangsung dengan benar. Untuk meningkatkan pemahaman tentang pencegahan sengketa dalam proses pemilihan di Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, akademisi (mahasiswa) harus menjelaskan bagaimana proses pengakuan dan penanganan konflik tersebut dilakukan.
Peran Mahasiswa, Sengketa, Pemilihan Umum
Menjaga Penggunaan Media Sosial yang Etis
STIH Biak Papua mengatasi peningkatan kasus kejahatan yang terkait dengan penggunaan media sosial, terutama di kalangan remaja, dengan melakukan kegiatan layanan masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada anggota muda Karang Taruna Kel. Brambaken, Kec. Samofa, tentang aturan larangan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pertimbangan etis saat menggunakan media sosial. Dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi interaktif, peserta akan diberikan informasi tentang penggunaan media sosial yang aman dan bijak. Dengan memberdayakan individu muda untuk menggunakan media sosial secara positif, efektif, dan aman, program ini berharap dapat mencegah konsekuensi negatif dan kegiatan kriminal yang dapat melanggar Undang-Undang ITE.
Penyuluhah Kesadaran Hukum Terkait Upaya Pencegahan Kejahatan Minuman Keras
Penelitian ini mengulas tentang konsumsi minuman keras tradisional “bobo” yang masih populer di masyarakat Nabire, Papua, terutama pada acara adat dan penyambutan tamu. Meskipun termasuk dalam warisan budaya tak benda, penyuluhan hukum diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman tentang warisan tak benda yang dilindungi oleh Perpres No 78/2007, termasuk bobo agar masyarakat dapat melestarikan budaya dengan bijak dan mencegah kejahatan di masyarakat. Metode pengabdian yang digunakan adalah ceramah dengan narasumber dan audien diberikan kesempatan untuk bertanya. Kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, memungkinkan Tridharma di lingkungan STIH Biak Papua berjalan sesuai dengan permasalahan yang terdapat di masyarakat. Diharapkan dengan cara ini, warisan budaya bobo dapat terjaga dan dilestarikan, dan masyarakat dapat taat hukum untuk menciptakan lingkungan yang damai dan mencegah tindak kriminalitas yang terjadi secara berlebih.
Program Peningkatan Kompetensi Anggota UKM Peradilan Semu
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Peradilan Semu adalah sebuah organisasi di bawah STIH Biak Papua yang bertujuan meningkatkan kompetensi mahasiswa/anggota UKM dalam pemahaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui kegiatan di luar kelas, seperti diskusi, seminar, dan aktivitas lainnya. Artikel ini memberikan gambaran singkat tentang kegiatan UKM Peradilan Semu di lingkungan STIH Biak Papua terkait dengan peradilan semu. Kegiatan diawali dengan pembukaan yang dibuka oleh moderator dan dilanjutkan dengan diskusi dan ceramah yang dipandu oleh narasumber terkait tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengelola informasi seputar perkembangan hukum terkini. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan di bidang hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan agar dapat menghasilkan praktisi dan akademisi yang kompeten di masa depan. Dalam hal ini, kegiatan UKM Peradilan Semu dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan kemampuan di bidang hukum.
Penyuluhan Hukum untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terkait Perkawinan
Banyaknya perkawinan yang dilakukan tanpa memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang mengakibatkan banyaknya permasalahan yang bermunculan dan berdampak pada legalitas perkawinan tersebut. Hal tersebut di temui di Kabupaten Biak Numfor yang banyak terjadi perkawinan tanpa memperhatikan prosedur yang perkawinan itu sendiri. Sehingga menimbulkan berbagai macam polemik. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan penyuluhan hukum tentang keabsahan suatu perkawinan di Kabupaten Biak Numfor. Metode pengabdian ini dilaksanakan melalui metode ceramah melalui narasumber yang telah ditentukan. Pemateri diberikan waktu yang telah ditentukan untuk menyampaikan materi. Setelah itu audiens diberikan waktu untuk mengajukan peratnyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Pentingnya kegiatan ini untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat berkaitan dengan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia agar pernikahan yang dilaksanakan menjadi perkawinan yang sah di mata hukum dan agama.