[1]
“Otoritas Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika yang Dilakukan oleh Pejabat yang Bertugas dalam Pembuatan Akta Tanah”, JIHK, vol. 5, no. 2, pp. 13–29, Feb. 2024, doi: 10.46924/jihk.v5i2.187.