IMPLIKASI PRINSIP TRANFER OF UNDERTAKING PROTECTION OF EMPLOYMENT (TUPE) TERHADAP HAK-HAK PEKERJA BERSTATUS PKWT

  • Imam Buchari Universitas Terbuka
Keywords: Tranfer Of Undertaking Protection Of Employment (TUPE), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Abstract

Abstract

The purpose of this study is to determine the Principle of Transfer Of Undertaking Protection Of Employment (TUPE) in Outsourcing Companies in Indonesia, the Concept of a Specific Time Work Agreement in outsourcing companies and to know the implementation of the TUPE principle on the rights of outsourcing workers with status Fixed time work agreement (PKWT). The method used in this research is the method of normative legal research which is a legal concept written in statutory regulations (law in books) or human norms. The results of the study in this journal are to protect the rights of agency workers with the status of a Fixed Time Work Agreement (PKWT), the company providing worker services is obliged to include a work continuity guarantee clause, guarantee the fulfillment of workers' rights in accordance with applicable laws and regulations as well as guarantee for calculating the working period in the event of a change of service provider companies for workers / laborers to determine wages.

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Prinsip Transfer Of Undertaking Protection Of Employment (TUPE) pada Perusahaan Alihdaya (Outsourching) di Indonesia, Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada perusahaan alihdaya (Outsourching) serta mengetahui Implementasi prinsip TUPE pada Hak-Hak pekerja Outsourching dengan status Perjanjian Kerja waktu tertentu (PKWT). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Penelitian  hukum  normatif yang merupakan konsep hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau kaidah/norma manusia. Hasil kajian dalam jurnal ini yaitu untuk melindungi hak-hak pekerja outsouching dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perusahaan penyedia jasa pekerja berkewajiban untuk mencantumkan klausul jaminan kelangsungan bekerja, jaminan terpenuhinya hak-hak pekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta serta jaminan perhitungan masa kerja apabila terjadi pergantian perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh untuk menetapkan upah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku
Bambang, R. Joni (2013). Hukum Ketenagakerjaan. Bandung : CV Pustaka Setia.
Hardjoprajitno, Purbadi (2017). Materi Pokok Hukum Ketenagakerjaan. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
Khairani (2016). Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourching: Ditinjau Dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja Dengan Pemberi Kerja. Jakarta : Rajawali Pers.
Rumainur.(2016).Dasar-Dasar Outsourching. Jakarta: Tampuniak Mustika Edukarya.

Jurnal
Fathoni, Muhammad Johar (2018). Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE) dalam perjanjian Oursourching. Jurnal Media Luris Vol 1 No 2 Juni 2018 Hal 335-349.
Nafila, Erlin Kristine dan Endra Wijaya.(2017). Perlindungan Hak-Hak Buruh Pada Praktik sistem Outsourching : Sebuah Kesenjangan Penerimaan. Jurnal hukum Novelty, Vol 8 No 2, Agustus 2017. Hal 252-268.
Sudiarawan, Kadek Agus (2015). Pengaturan Prinsip Transfer Of Undertaking Protection Of Employment (TUPE) Dalam Dunia Ketenagakerjaan Indonesia (Diantara Potensi Dan Hambatan).jurnal Magister Hukum Udayana Vol 4 No 4 Desember 2015. Hal 796-804.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Kepmenakertrans No 100/Men/VI/2004 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Permenakertrans No 19 Tahun 2013 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan. Kepada Perusahaan Lain.
SE Menakertrans No 4/MEN/VIII/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan. Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No 19 Tahun 2013.
Permenakertrans No 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya.
Published
2021-01-30
How to Cite
Buchari, I. (2021). IMPLIKASI PRINSIP TRANFER OF UNDERTAKING PROTECTION OF EMPLOYMENT (TUPE) TERHADAP HAK-HAK PEKERJA BERSTATUS PKWT. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, 6(1), 68-84. https://doi.org/10.46924/jihk.v6i1.52