TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP SAMPAH RUANG ANGKASA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

  • Frijan Masa'i 082280560100
  • Afrizal Vatikawa Universitas Lampung
  • Annisa Novia Indra Putri Institut Teknologi Sumatra
Keywords: Tanggung Jawab, Negara, Ruang Angkasa

Abstract

Akibat banyak sampah, peristiwa kecelakaan benda langit menabrak satelit bukan lagi hal yang biasa. Bahkan pada tanggal 12 maret 2017 lalu Stasiun Ruang Angkasa Internasional-ISS nyaris ditabrak sebuah pecahan benda langit yang diameternya hanya 0,8 sentimeter tapi memiliki kecepatan 30.000 km per jam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaksan soal tanggung jawab suatu negara dalam jatuhnya sampah ruang angkasa ke negara lain menurut hukum internasional. Pendekatan penulisan ini menggunakan yuridis normative. Adapun hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dampak pada pemanfaatan tersebut dapat mengganggu kedaulatan wilayah negara di bawahnya, sehingga International Law Commission (ILC) yang merupakan sebuah badan PBB yang bertugas mengurusi dan membahas draft tentang ketentuan tanggung jawab negara mengeluarkan instrumen hukum internasional mengenai pertanggungjawaban negara (state responsibility) dan instrumen ini hanya terkait dengan prinsip-prinsip umum yang mereka sebut sebagai Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ILC ASR). Apabila sampah ruang angkasa jatuh ke bumi dan memasuki wilayah negara lain, maka dapat kita simpulkan bahwa negara pemilik sampah ruang angkasa tersebut harus bertanggung jawab terhadap negara yang kejatuhan sampah ruang angkasa tersebut walaupun bukan kesalahan dari operator atau negara pemilik satelit.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Inter-Agency Space Debris Coordination Committee . 2007. “IADC Space Debris
Mitigation Guidelines.” Accessed April 21, 2014. http://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/library/IADC_Mitigation_Guidelines_Rev_1_Sep07.
Pdf. Google Scholar
International Interdisciplinary Congress on Space Debris Remediation . 2011. “Preliminary
Program.” Accessed April 21, 2014. http://www.mcgill.ca/files/iasl/3rd-Space-
Debris-Congress-Program-Final-02NOV11.pdf. Google Scholar
Arif. (2000). Pencemaran Transnasional Akibat Kebakaran Hutan Di Indonesia Dalam
Hubungannya Dengan Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Negara. Tesis. Bandung: Universitas Padjajaran.
Aryuni Yuliantiningsih. (2011). Aspek Hukum Kegiatan Wisata Ruang Angkasa (Space
Tourism) Menurut Hukum Internasional. Jurnal Dinamikia Hukum Vol. 11 No. 1 Januari 2011. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
AS. “Ancaman Bahaya Sampah Luar Angkasa.” Tersedia online di:
http://www.dw.com/id/ancaman-bahaya-sampah-luar-angkasa/a-4126140 [diakses pada 15 September 2017].
Awahir Thontowi & Pranoto Iskandar. (2006). Hukum Internasional Kontemporer, Bandung:
PT. Refika Aditama.
Irma H. Hanafi. (2011). Aktifitas Penginderaan Jauh Melalui Satelit di Indonesia dan
Pengaturannya dalam Hukum Ruang Angkasa. Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011.
Juajir Sumardi. (1996). Hukum Ruang Angkasa. Jakarta: Pradnya Paramita.
Kumparan. “5 Sampah Luar Angkasa yang Jatuh di Indonesia.” Tersedia online di:
https://kumparan.com/utomo-priyambodo/5-sampah-luar-angkasa-yang-jatuh-di-indonesia, [diakses pada 15 September 2017]
Priyatna Abdurrasyid. (1989). Hukum Antariksa Nasional. Jakarta: Rajawali Press.
Syahmin AK dkk. (2012). Hukum Udara dan Luar Angkasa (Air And Outer Space Law),
Palembang: Unsri Press.
United Nations. (2005). Article 2 of Responsibility of States For Internationally Wrongful Acts
2001, New York: United Nations.
Wiilliams. (1988). The Exploitation and Use of Natural Resourcesln the New Law ofthe Seaandthe Law of Outer Space. Proceedings of the 29th Colloquium on the Law of Outer Space.
Published
2020-06-17
How to Cite
Masa’i, F., Afrizal Vatikawa, & Annisa Novia Indra Putri. (2020). TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP SAMPAH RUANG ANGKASA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, 5(2), 59-67. https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.5