TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN AKTA PERDAMAIAN ANTARA PEMEGANG POLIS DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG DICABUT IZIN USAHANYA

  • Afrialdo Siagian
  • Elisatris Gultom Universitas Padjadjaran Bandung
  • Sudaryat Universitas Padjadjaran Bandung
Keywords: Akta Perdamaian, Kalim Asuransi, Pencabutan Izin Usaha

Abstract

Perusahaan asuransi wajib memenuhi ganti kerugian klaim asuransi dari pemegang polis. Namun memungkinkan perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi klaim. Sehingga permasalahan tersebut diselesaikan melalui akta perdamaian (akta van dading) oleh para pihak di pengadilan negeri. Akan tetapi pada praktiknya bisa saja akta perdamaian dibuat setelah perusahaan asuransi dicabut izin usahanya. Hal ini dikhawtirkan melanggar Pasal 43 UU Perasuransian yang menyatakan perusahaan asuransi wajib menghentikan kegiatan usahanya dan dilarang melakukan tindakan yang dapat mengurangi aset ataupun menurunkan nilai aset perusahaan. Metode yang digunakan penelitian ini ialah yuridis normatif, yaitu mengkaji permasalahan dengan peraturan perundang-undangan serta hasil penelitian dari studi kepustakaan. Penelitian ini diuraikan secara deskriptif analisis dan menarik kesimpulan dari permasalahan kekuatan hukum akta perdamaian dalam pemenuhan ganti kerugian klaim asuransi pada perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa akta perdamaian para pihak tetap memiliki kekuatan hukum, walaupun dilakukan saat perusahaan asuransi dicabut izin usahanya. Namun dalam melakukan pemenuhan ganti kerugian klaim asuransi yang didasari oleh akta perdamaian harus memperhatikan itikad baik para pihak. Kemudian pelaksanaan pemenuhan ganti kerugian klaim asuransi perlu diikuti dengan pembubaran badan hukum dan penunjukan tim likuidator sebagaimana diatur Pasal 44 UU Perasuransian.

Downloads

Download data is not yet available.

References

A. Sumber Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, PT Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan ke-IV, 2015.

H. Gunanto, Asuransi Kebakaran di Indonesia, Tira Pustaka, Jakarta, 1984.

Paulus E. Lotulung, Pencocokan Piutang dalam Rudy A, Lontoh, dkk (Ed). Penyelesaian Utang-Piutang, Bandung : Penerbit Alumni, 2001.

Man Suparman Sastrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, Bandung, Penerbit Alumni, 2003.

Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Dan Usaha Dagang, Penerbit PT. Alumni, Cetakan Ke-3, Bandung, 2013.

Mulhadi, Dasar-Dasar Hukum Asuransi, PT RajaGrafindo Persada, Cetakan Ke-1, Medan, 2017.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Edisi Ke-2, Cetakan Pertama, Jakarta, 2017.

_______________, Hukum Perseroan Terbatas, Edisi 1, Cet-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet.III, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,1986.

Valerie Sinaga, Analisa Kepailitan Pada Pengadilan Niaga, UNIKA Atma Jaya, Jakarta, 2005.

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan
Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat
Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
Kitab Undang – Undang Hukum Dagang.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
POJK Nomor 28/POJK.5/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
C. Sumber Jurnal
Wahyuni Widiawati, Permono, Perlindungan Hukun Terhadap Pemegang Polis Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Zaaken Journal of Civil and Bussiness Law, Volume 1 Nomor 1 Februari 2020, hlm 178.
Fadhli Dzil Ikram, dkk, Perlindungan Hukum Kepada Tertanggung PT MAA General Assurance Dalam Hal Dicabutnya Izin Usaha Perusahaan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016, hlm. 15.
Published
2021-01-30
How to Cite
Siagian, A., Gultom, E., & Sudaryat. (2021). TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN AKTA PERDAMAIAN ANTARA PEMEGANG POLIS DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG DICABUT IZIN USAHANYA. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, 6(1), 13-27. https://doi.org/10.46924/jihk.v6i1.47