PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH BIDANG PENDIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

  • Danetta Leoni Andrea Universitas Padjajaran
Keywords: Bidang Pendidikan, Hubungan Kewenangan, Otonomi Daerah, Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah

Abstract

Adanya otonomi daerah menimbulkan hubungan kewenangan antara pemerintahan pusat dengan daerah. Dalam hal ini, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah yang akan dibahas oleh penulis adalah lebih mengkhususkan kedalam hubungan kewenangan di bidang pendidikan. Mengingat bahwa sistem pendidikan nasional memiliki peran yang penting dalam mencerdaskan bangsa Indonesia. Selain itu, sebubungan dengan era globaisasi maka diperlukan pendidikan yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkualitas agar dapat bersaing di dunia Internasional. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif, dimana sumber data yang digunakan adalah dengan menggunakan insturumen-instrumen hukum yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah dan Sistem Pendidikan Nasional serta dengan menggunakan hasil kajian dari bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa hubungan antara pusat dengan daerah dapat terlihat dariotonomi daerah melahirkan hubungan antara pemerintahan pusat dengan daerah salah satunya yaitu hubungan kewenangan yang dalam hal ini adalah hubungan kewenangan di bidang pendidikan yang meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta dalam hal bahasa dan sastra.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Soenandar, Taryana, Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UII Press, Jakarta, 1984.

Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, Citra Aditya, Bandung, 1998.

OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) Edisi Revisi, Cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Artikel Jurnal

Haryono dan Agus Sutono, “Pengakuan dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis dan Teoritis”, Jurnal Ilmiah CIVIS, Vol. VI, No. 2, 2017.

Makalah

Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah, “Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum”, Makalah pada Pelatihan HaKI kepada para pengusaha industry kecil dan menengah, yayasan, dan asosiasi, Jakarta, 2007, hlm. 5.

Internet

Caselaw Access Project Harvard Law School, “United States District Court for the Southern District of New York PAGANO et al. v. CHAS. BESELER CO. July 3, 1916”, https://cite.case.law/f/234/963/, diakses pada tanggal 3 Maret 2020.

Cyber Harvard Edu, “Frank Gaylord V. United States United States Court of Appeals, Federal Circuit 595 F.3d 1364 (2010)”, https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/2010_Gaylord.pdf, diakses pada tanggal 3 Maret 2020,

Creative Commons Indonesia, “Apa itu Freedom of Panorama?”, https://creativecommons.or.id/2018/11/apa-itu-freedom-of-panorama/, diakses pada tanggal 25 September 2019.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)”, http://www.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki, diakses tanggal 26 September 2019.

Elza Hamidah, ”Creative Commons sebagai Solusi Pelanggaran Hak Cipta Karya Kreatif di Era Globalisasi”, https://www.qureta.com/post/creative-commons-sebagai-solusi-pelanggaran-hak-cipta-karya-kreatif-di-era-globalisasi, diakses tanggal 25 September 2019.

Justitia, “Rock & Roll Hall of Fame & Museum, Inc. v. Gentile Prod., 71 F. Supp. 2d 755 (N.D. Ohio 1999)”, https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/71/755/2515490/, diakses pada tanggal 3 Maret 2020,

Oka Sudiatmika, “Freedom of Panorama: "Jepret" Gedung Bukan Pelanggaran Hak Cipta?”, https://www.kompasiana.com/autochaos/5528fecc6ea83491768b45b0/freedom-of-panorama-jepret-gedung-bukan-pelanggaran-hak-cipta, diakses tanggal pada 25 September 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

United State Copyright Act 17.

New Zealand Copyright Act 1994.

The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

Published
2020-06-17
How to Cite
Danetta Leoni Andrea. (2020). PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH BIDANG PENDIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, 5(2), 14-24. https://doi.org/10.46924/jihk.v5i2.43