Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren

Penerapan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Terhadap Efektivitas Pelayanan Kesehatan

Rospita Adelina Siregar — Mon, 12 Feb 2024 13:54:59 +0900

Electronic medical records are utilized for the collection, storage, processing, and swift, accurate access of medical data, leveraging technological advancements. This research aims to evaluate the implementation of Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 concerning medical records on the effectiveness of healthcare services. The research method employed is normative juridical, utilizing a descriptive analysis approach through literature review. Findings indicate that administrative sanctions, such as written warnings or recommendations for revoking accreditation status, will be imposed on healthcare facilities that fail to comply with or violate provisions regarding the implementation of electronic medical records within the timeframe specified in Minister of Health Regulation Number 24 of 2022. Additionally, limitations in infrastructure, as well as network instability and connectivity issues, also pose challenges that may lead to system disruptions or errors at various points in time.

Otoritas Majelis Pembinaan dan Pengawasan Daerah terhadap Pelanggaran Etika yang Dilakukan oleh Pejabat yang Bertugas dalam Pembuatan Akta Tanah

Miftahul Huda, Ani Suhaini — Mon, 19 Feb 2024 00:00:00 +0900

Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi panduan dan pengawasan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Menggunakan pendekatan normatif dan deskriptif, mengumpulkan data primer dan sekunder melalui investigasi lapangan dan pengumpulan materi relevan. Analisisnya bersifat kualitatif, menunjukkan bahwa Dewan Pengawas PPAT (PPAT) MPPD (Masyarakat Perlindungan Pejabat Dokumen) berperan aktif dalam menangani pelanggaran jam kerja, sesuai dengan Pasal 47 Permen ATR/Ka BPN No. 2 tahun 2018. Sanksi untuk pelanggaran tersebut termasuk peringatan tertulis dan diskusi tingkat tinggi dengan MPPW (Masyarakat Perlindungan Pejabat Wilayah). Untuk meningkatkan panduan dan pengawasan, upaya meliputi penyebaran kebijakan pertanahan, mendefinisikan tugas PPAT, dan pengawasan kantor secara teratur. Studi ini menyoroti pentingnya pengawasan yang efektif dalam memastikan kepatuhan PPAT terhadap peraturan dan tugas, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pengelolaan tanah.

Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK

Djamaludin Djamaludin, Yanuriasnyah Arrasyid — Wed, 21 Feb 2024 12:27:23 +0900

LPSK merupakan instansi dengan tugas melindungi hak-hak saksi maupun korban dalam tatanan sistem hukum pidana Indonesia guna memastikan keadilan dan keamanan. Namun, implementasi perlindungan saksi dan korban masih menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum, kurangnya sumber daya dan fasilitas, dan intimidasi terhadap saksi dan korban. Karenanya, analisis pada implementasi perlindungan saksi maupun korban menjadi penting untuk mencari solusi dan meningkatkan sistem hukum pidana Indonesia. Melalui kerja sama disertai upaya yang terus menerus, diharapkan upaya melindungi saksi maupun korban dapat ditingkatkan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pidana Indonesia meningkat.

Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan

I Ketut Kasta Arya Wijaya — Tue, 26 Mar 2024 00:00:00 +0900

Tulisan ini akan mendiskripsikan dan menganalisis potensi dari pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan pariwisata, daerah yang mempunyai sumber daya alam yang indah dan masih alami salah satu destinasi wisatawan. Pemanfaatan sumber daya alam dalam industri pariwisata sudah menjadi kecendrungan saat ini. Dengan demikian perlu ada tata Kelola yang mengatur bagaimana pemanfaatan sumber daya alam sebagai salah satu dalam industry pariwisata. Dalam pembangunan berkelanjutan ada kesimbangan yang wajib dilakukan oleh para pihak baik pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam membangun industry pariwisata. Pemanfataan sumber daya alam untuk industry pariwisata sebijak mungkin untuk tidak merusak lingkungan namun dapat memberikan kontribusi secara ekonomi dengan meningkatnya ekonomi masyarakat setempat. Dilain pihak masyarakat setempat tetap mempunyai tanggung jawab dalam menjaga lingkungannya. Sehingga ada hubungan yang harmonis antara lingkungan (sumber daya alam), masyarakat setempat, dan peningkatan ekonomi.

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna ATM

Yakoba Yuliana Hattu — Wed, 15 May 2024 00:00:00 +0900

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi klien yang menggunakan ATM di Bank BNI Cabang Biak dan tanggung jawab bank atas kerugian yang diderita nasabah saat bertransaksi. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan analisis data empiris dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi klien sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Bank memberikan kompensasi atas kerugian melalui dua cara: kesalahan dan tindakan melanggar hukum. Bank bertanggung jawab untuk membayar kerugian nasabah. Upaya menghindari masalah hukum dilakukan dengan menerapkan restorative justice, termasuk pembentukan lembaga mediasi perbankan, prosedur standar pengaduan nasabah, standar transparansi informasi produk, dan pendidikan konsumen yang lebih baik. Sengketa perdata dapat diselesaikan melalui proses hukum perdata dengan mengajukan tuntutan ke pengadilan yang berwenang.